Apalagi, ada salah satu tim sukses (timses) salah satu calon lolos jadi anggota KPUD.
intrik jahat itu tercium berbagai elemen masyarakat seperti IMPAS, Formalitas, GPBCs, BMI, Persada, PWST dan LTS yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tangerang Selatan (Amas Tangsel) yang lantas mendemo Sekretariat KPU Kota Tangsel, kemarin. Demo itu menuntut agar tim seleksi anggota KPU Kota Tangsel di bubarkan termasuk pembatalan proses seleksi anggota KPU yang saat ini memasuki tahapan tes tertulis.
Menurut koordinator aksi demo, Anjas Van Gama, pembentukan KPUD Kota Tangsel yang nantinya menyelenggarakan Pemilukada Kota Tangsel tidak transparan dan rentan praktik KKN.
Hal itu terlihat dari beberapa PNS yang diloloskan dalam seleksi adminisitratif dan juga tim sukses Airin.
”Itu mencerminkan pemilihan anggota KPUD tidak netral,” ucapnya.
Anjas juga dengan tegas mempersoalkan kriteria tak tertulis, kalau anggota KPUD terpilih merupakan orang-orang yang sudah mendapat ”restu” dari penguasa Banten. Karena hal itu akan menguntungkan calon walikota titipan Banten dan pastinya proses Pemilukada Tangsel tidak akan berjalan adil tapi penuh kecurangan.
Calon anggota KPUD yang dimaksud adalah B
Untuk diketahui, dari 42 calon anggota KPUD Kota Tangsel yang mendaftar, saat ini menyisakan 33 orang. Jumlah itu akan kembali diseleksi menjadi 10 orang. Lalu, nama-nama itu akan diajukan tim seleksi kepada KPUD Provinsi Banten, untuk ditentukan 5 orang yang akan mengisi kursi KPUD Kota Tangsel dan akan dil
Sedangkan, Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan, Kota Tangsel, Ahadi mengatakan pembentukan KPUD Kota Tangsel merupakan kewenangan KPUD Provinsi Banten. Karena itu, pihaknya hanya melaksanakan permintaan dari KPUD Provinsi Banten untuk membantu pelaksanaan seleksi anggota KPUD Kota Tangsel.(sumber: jpnn.com)
Sumber: http://tangerang-selatan-harapan.blogspot.com/2010/07/waspada-rampok-santun-ala-airin-rachmi.html
Berbagai elemen masyarakat Kota Tangerang Selatan (Tangsel) makin waspada dengan berbagai intrik dan strategi jahat guna memenangkan calon tertentu dalam Pemilukada Tangsel yang bakal dihelat akhir tahun ini. Itu terlihat dengan dipaksakannya pembentukan KPUD Kota Tangsel walau waktu Pilkada tinggal 5 bulan lagi.
BalasHapusApalagi, ada salah satu tim sukses (timses) salah satu calon lolos jadi anggota KPUD.
intrik jahat itu tercium berbagai elemen masyarakat seperti IMPAS, Formalitas, GPBCs, BMI, Persada, PWST dan LTS yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tangerang Selatan (Amas Tangsel) yang lantas mendemo Sekretariat KPU Kota Tangsel, kemarin. Demo itu menuntut agar tim seleksi anggota KPU Kota Tangsel di bubarkan termasuk pembatalan proses seleksi anggota KPU yang saat ini memasuki tahapan tes tertulis.
Menurut koordinator aksi demo, Anjas Van Gama, pembentukan KPUD Kota Tangsel yang nantinya menyelenggarakan Pemilukada Kota Tangsel tidak transparan dan rentan praktik KKN.
Hal itu terlihat dari beberapa PNS yang diloloskan dalam seleksi adminisitratif dan juga tim sukses Airin.
”Itu mencerminkan pemilihan anggota KPUD tidak netral,” ucapnya.
Anjas juga dengan tegas mempersoalkan kriteria tak tertulis, kalau anggota KPUD terpilih merupakan orang-orang yang sudah mendapat ”restu” dari penguasa Banten. Karena hal itu akan menguntungkan calon walikota titipan Banten dan pastinya proses Pemilukada Tangsel tidak akan berjalan adil tapi penuh kecurangan.
Calon anggota KPUD yang dimaksud adalah Budiman yang merupakan anggota tim sukses Airin Rachmi Diany. Airin yang merupakan ipar Gubernur Banten, Rt Atut Chosiyah itu mencoba mencalonkan diri jadi Walikota Tangsel setelah dipecundangi pasangan Ismet Iskandar-Rano Karno dalam Pilkada Kabupaten Tangerang. Saat dikonfirmasi, Budiman mengaku sudah bukan anggota tim sukses Airin lagi. ”Saya sudah keluar dari tim sukses Airin,” cetusnya.Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, Ruhamaben asal PKS, sebelumnya mengatakan pembentukan KPUD Tangsel sangat rawan konflik. Pasalnya, dengan persiapan kurang dari enam bulan menjelang pelaksanaan Pemilukada, masyarakat akan dirugikan karena berpotensi tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS, Red).
Untuk diketahui, dari 42 calon anggota KPUD Kota Tangsel yang mendaftar, saat ini menyisakan 33 orang. Jumlah itu akan kembali diseleksi menjadi 10 orang. Lalu, nama-nama itu akan diajukan tim seleksi kepada KPUD Provinsi Banten, untuk ditentukan 5 orang yang akan mengisi kursi KPUD Kota Tangsel dan akan dilantik pada 22 Juni 2010 mendatang.Terkait demo itu, anggota tim seleksi KPUD Kota Tangsel, Abbas Al-Jauhari mengatakan telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam peraturan KPU No 13 Tahun 2008. Dia juga mengatakan, tidak pernah mendapat intervensi dari Pemkot Tangsel maupun Pemprov Banten dalam melakukan tugasnya.
Sedangkan, Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan, Kota Tangsel, Ahadi mengatakan pembentukan KPUD Kota Tangsel merupakan kewenangan KPUD Provinsi Banten. Karena itu, pihaknya hanya melaksanakan permintaan dari KPUD Provinsi Banten untuk membantu pelaksanaan seleksi anggota KPUD Kota Tangsel.(sumber: jpnn.com)
Berbagai elemen masyarakat Kota Tangerang Selatan (Tangsel) makin waspada dengan berbagai intrik dan strategi jahat guna memenangkan calon tertentu dalam Pemilukada Tangsel yang bakal dihelat akhir tahun ini. Itu terlihat dengan dipaksakannya pembentukan KPUD Kota Tangsel walau waktu Pilkada tinggal 5 bulan lagi.
BalasHapusApalagi, ada salah satu tim sukses (timses) salah satu calon lolos jadi anggota KPUD.
intrik jahat itu tercium berbagai elemen masyarakat seperti IMPAS, Formalitas, GPBCs, BMI, Persada, PWST dan LTS yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tangerang Selatan (Amas Tangsel) yang lantas mendemo Sekretariat KPU Kota Tangsel, kemarin. Demo itu menuntut agar tim seleksi anggota KPU Kota Tangsel di bubarkan termasuk pembatalan proses seleksi anggota KPU yang saat ini memasuki tahapan tes tertulis.
Menurut koordinator aksi demo, Anjas Van Gama, pembentukan KPUD Kota Tangsel yang nantinya menyelenggarakan Pemilukada Kota Tangsel tidak transparan dan rentan praktik KKN.
Hal itu terlihat dari beberapa PNS yang diloloskan dalam seleksi adminisitratif dan juga tim sukses Airin.
”Itu mencerminkan pemilihan anggota KPUD tidak netral,” ucapnya.
Anjas juga dengan tegas mempersoalkan kriteria tak tertulis, kalau anggota KPUD terpilih merupakan orang-orang yang sudah mendapat ”restu” dari penguasa Banten. Karena hal itu akan menguntungkan calon walikota titipan Banten dan pastinya proses Pemilukada Tangsel tidak akan berjalan adil tapi penuh kecurangan.
Calon anggota KPUD yang dimaksud adalah Budiman yang merupakan anggota tim sukses Airin Rachmi Diany. Airin yang merupakan ipar Gubernur Banten, Rt Atut Chosiyah itu mencoba mencalonkan diri jadi Walikota Tangsel setelah dipecundangi pasangan Ismet Iskandar-Rano Karno dalam Pilkada Kabupaten Tangerang. Saat dikonfirmasi, Budiman mengaku sudah bukan anggota tim sukses Airin lagi. ”Saya sudah keluar dari tim sukses Airin,” cetusnya.Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, Ruhamaben asal PKS, sebelumnya mengatakan pembentukan KPUD Tangsel sangat rawan konflik. Pasalnya, dengan persiapan kurang dari enam bulan menjelang pelaksanaan Pemilukada, masyarakat akan dirugikan karena berpotensi tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS, Red).
Untuk diketahui, dari 42 calon anggota KPUD Kota Tangsel yang mendaftar, saat ini menyisakan 33 orang. Jumlah itu akan kembali diseleksi menjadi 10 orang. Lalu, nama-nama itu akan diajukan tim seleksi kepada KPUD Provinsi Banten, untuk ditentukan 5 orang yang akan mengisi kursi KPUD Kota Tangsel dan akan dilantik pada 22 Juni 2010 mendatang.Terkait demo itu, anggota tim seleksi KPUD Kota Tangsel, Abbas Al-Jauhari mengatakan telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam peraturan KPU No 13 Tahun 2008. Dia juga mengatakan, tidak pernah mendapat intervensi dari Pemkot Tangsel maupun Pemprov Banten dalam melakukan tugasnya.
Sedangkan, Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan, Kota Tangsel, Ahadi mengatakan pembentukan KPUD Kota Tangsel merupakan kewenangan KPUD Provinsi Banten. Karena itu, pihaknya hanya melaksanakan permintaan dari KPUD Provinsi Banten untuk membantu pelaksanaan seleksi anggota KPUD Kota Tangsel.(sumber: jpnn.com)
Berbagai elemen masyarakat Kota Tangerang Selatan (Tangsel) makin waspada dengan berbagai intrik dan strategi jahat guna memenangkan calon tertentu dalam Pemilukada Tangsel yang bakal dihelat akhir tahun ini. Itu terlihat dengan dipaksakannya pembentukan KPUD Kota Tangsel walau waktu Pilkada tinggal 5 bulan lagi.
BalasHapusApalagi, ada salah satu tim sukses (timses) salah satu calon lolos jadi anggota KPUD.
intrik jahat itu tercium berbagai elemen masyarakat seperti IMPAS, Formalitas, GPBCs, BMI, Persada, PWST dan LTS yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tangerang Selatan (Amas Tangsel) yang lantas mendemo Sekretariat KPU Kota Tangsel, kemarin. Demo itu menuntut agar tim seleksi anggota KPU Kota Tangsel di bubarkan termasuk pembatalan proses seleksi anggota KPU yang saat ini memasuki tahapan tes tertulis.
Menurut koordinator aksi demo, Anjas Van Gama, pembentukan KPUD Kota Tangsel yang nantinya menyelenggarakan Pemilukada Kota Tangsel tidak transparan dan rentan praktik KKN.
Hal itu terlihat dari beberapa PNS yang diloloskan dalam seleksi adminisitratif dan juga tim sukses Airin.
”Itu mencerminkan pemilihan anggota KPUD tidak netral,” ucapnya.
Anjas juga dengan tegas mempersoalkan kriteria tak tertulis, kalau anggota KPUD terpilih merupakan orang-orang yang sudah mendapat ”restu” dari penguasa Banten. Karena hal itu akan menguntungkan calon walikota titipan Banten dan pastinya proses Pemilukada Tangsel tidak akan berjalan adil tapi penuh kecurangan.
Calon anggota KPUD yang dimaksud adalah Budiman yang merupakan anggota tim sukses Airin Rachmi Diany. Airin yang merupakan ipar Gubernur Banten, Rt Atut Chosiyah itu mencoba mencalonkan diri jadi Walikota Tangsel setelah dipecundangi pasangan Ismet Iskandar-Rano Karno dalam Pilkada Kabupaten Tangerang. Saat dikonfirmasi, Budiman mengaku sudah bukan anggota tim sukses Airin lagi. ”Saya sudah keluar dari tim sukses Airin,” cetusnya.Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, Ruhamaben asal PKS, sebelumnya mengatakan pembentukan KPUD Tangsel sangat rawan konflik. Pasalnya, dengan persiapan kurang dari enam bulan menjelang pelaksanaan Pemilukada, masyarakat akan dirugikan karena berpotensi tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS, Red).
Untuk diketahui, dari 42 calon anggota KPUD Kota Tangsel yang mendaftar, saat ini menyisakan 33 orang. Jumlah itu akan kembali diseleksi menjadi 10 orang. Lalu, nama-nama itu akan diajukan tim seleksi kepada KPUD Provinsi Banten, untuk ditentukan 5 orang yang akan mengisi kursi KPUD Kota Tangsel dan akan dilantik pada 22 Juni 2010 mendatang.Terkait demo itu, anggota tim seleksi KPUD Kota Tangsel, Abbas Al-Jauhari mengatakan telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam peraturan KPU No 13 Tahun 2008. Dia juga mengatakan, tidak pernah mendapat intervensi dari Pemkot Tangsel maupun Pemprov Banten dalam melakukan tugasnya.
Sedangkan, Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan, Kota Tangsel, Ahadi mengatakan pembentukan KPUD Kota Tangsel merupakan kewenangan KPUD Provinsi Banten. Karena itu, pihaknya hanya melaksanakan permintaan dari KPUD Provinsi Banten untuk membantu pelaksanaan seleksi anggota KPUD Kota Tangsel.(sumber: jpnn.com)
selamat selamat
BalasHapusBerbagai elemen masyarakat Kota Tangerang Selatan (Tangsel) makin waspada dengan berbagai intrik dan strategi jahat guna memenangkan calon tertentu dalam Pemilukada Tangsel yang bakal dihelat akhir tahun ini. Itu terlihat dengan dipaksakannya pembentukan KPUD Kota Tangsel walau waktu Pilkada tinggal 5 bulan lagi.
BalasHapusApalagi, ada salah satu tim sukses (timses) salah satu calon lolos jadi anggota KPUD.
intrik jahat itu tercium berbagai elemen masyarakat seperti IMPAS, Formalitas, GPBCs, BMI, Persada, PWST dan LTS yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tangerang Selatan (Amas Tangsel) yang lantas mendemo Sekretariat KPU Kota Tangsel, kemarin. Demo itu menuntut agar tim seleksi anggota KPU Kota Tangsel di bubarkan termasuk pembatalan proses seleksi anggota KPU yang saat ini memasuki tahapan tes tertulis.
Menurut koordinator aksi demo, Anjas Van Gama, pembentukan KPUD Kota Tangsel yang nantinya menyelenggarakan Pemilukada Kota Tangsel tidak transparan dan rentan praktik KKN.
Hal itu terlihat dari beberapa PNS yang diloloskan dalam seleksi adminisitratif dan juga tim sukses Airin.
”Itu mencerminkan pemilihan anggota KPUD tidak netral,” ucapnya.
Anjas juga dengan tegas mempersoalkan kriteria tak tertulis, kalau anggota KPUD terpilih merupakan orang-orang yang sudah mendapat ”restu” dari penguasa Banten. Karena hal itu akan menguntungkan calon walikota titipan Banten dan pastinya proses Pemilukada Tangsel tidak akan berjalan adil tapi penuh kecurangan.
Calon anggota KPUD yang dimaksud adalah Budiman yang merupakan anggota tim sukses Airin Rachmi Diany. Airin yang merupakan ipar Gubernur Banten, Rt Atut Chosiyah itu mencoba mencalonkan diri jadi Walikota Tangsel setelah dipecundangi pasangan Ismet Iskandar-Rano Karno dalam Pilkada Kabupaten Tangerang. Saat dikonfirmasi, Budiman mengaku sudah bukan anggota tim sukses Airin lagi. ”Saya sudah keluar dari tim sukses Airin,” cetusnya.Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, Ruhamaben asal PKS, sebelumnya mengatakan pembentukan KPUD Tangsel sangat rawan konflik. Pasalnya, dengan persiapan kurang dari enam bulan menjelang pelaksanaan Pemilukada, masyarakat akan dirugikan karena berpotensi tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS, Red).
Untuk diketahui, dari 42 calon anggota KPUD Kota Tangsel yang mendaftar, saat ini menyisakan 33 orang. Jumlah itu akan kembali diseleksi menjadi 10 orang. Lalu, nama-nama itu akan diajukan tim seleksi kepada KPUD Provinsi Banten, untuk ditentukan 5 orang yang akan mengisi kursi KPUD Kota Tangsel dan akan dilantik pada 22 Juni 2010 mendatang.Terkait demo itu, anggota tim seleksi KPUD Kota Tangsel, Abbas Al-Jauhari mengatakan telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam peraturan KPU No 13 Tahun 2008. Dia juga mengatakan, tidak pernah mendapat intervensi dari Pemkot Tangsel maupun Pemprov Banten dalam melakukan tugasnya.
Sedangkan, Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan, Kota Tangsel, Ahadi mengatakan pembentukan KPUD Kota Tangsel merupakan kewenangan KPUD Provinsi Banten. Karena itu, pihaknya hanya melaksanakan permintaan dari KPUD Provinsi Banten untuk membantu pelaksanaan seleksi anggota KPUD Kota Tangsel.(sumber: jpnn.com)
Selamat Bergabung Di Website GetarMerdeka.Com TVGM ONLINE - Technology Visual Grahasiar Mandiri - www.getarmerdeka.blogspot.com Copyright © GM@2003 – 2010 All Rights Reserved
BalasHapusBlog ini Di-link Dari Sini Web
Blog ini
Di-link Dari Sini
.Web
.
Jumat, 30 Juli 2010
Komisi VII Serap Aspirasi Masyarakat Ke Sejumlah Daerah
Jakarta, (30/7) GetarMerdeka.Com - Komisi VII DPR RI melakukan Kunker ke sejumlah daerah di tanah air. Pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2009-2010, Komisi VII DPR RI akan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Riau tanggal 02 sampai dengan 05 Agustus 2010 guna menyerap langsung berbagai aspirasi dari Masyarakat Riau. Dalam kunjungannya, Tim juga akan memantau serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan terutama yang berkaitan dengan bidang kerja Komisi VII, energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, riset dan teknologi,. Menurut Agenda, pada hari pertama kunjungan, Senin (02/07/2010) Tim Kunker akan melakukan pertemuan dengan Gubernur Riau bersama DPRD, Ka. Dinas Pertambangan, Ka. Bappeda, Litbang, KADIN dan beberapa instansi terkait lainnya. Kunjungan yang berlangsung empat hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Zainudin Amali (F-PG), diikuti 21 Anggota dari berbagai fraksi. Selama di Riau, Tim Kunker Komisi VII DPR RI juga akan melakukan peninjauan ke PT. Chevron dan akan mengadakan pertemuan dengan Dirut PT. PLN (Persero), GM PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri, GM Pikitring SUAR (Sumatera Utara, Aceh dan Riau), GM P3BS (Pusat Pengatur Beban Sumatera). Pada hari berikutnya, pertemuan Tim Kunker akan dilanjutkan dengan pertemuan dengan KKKS Direksi PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI), Direksi PT. Medco (Lirik), Direksi BOB CPP Block-Bumi Siak Pusako, Direksi Kondur Petroleum SA, Direksi PT. Petroselat, Direksi PT. Kalila Korinci Bentu, Direksi UBEP Lirik, dan Direksi PT. Sarana Pembangunan Riau (SPR). Tim Kunker Komisi VII ke Provinsi Riau tersebut diantaranya Jhonny Allen Marbun, (F-PD), Tri Yulianto (F-PD), Sutan Sukarnotomo (F-PD), Anton Sukartono (F-PD), Susewa (F-PD), Asfihani (F-PD), Sutan Bhatoegana (F-PD), Azwir Dainy Tara (F-PG), Arsyadjuliandi (F-PG), Tri Hanurita (F-PG). Anggota Komisi VII lainnya Daryatmo Mardiyanto (F-PDI Perjuangan), Dewi Aryani Hilman (F-PDI Perjuangan), Sohibul Iman (F-PKS), Achmad Rilyadi (F-PKS), Muhammad Syafrudin (F-PAN), Chandra Tirta Wijaya (F-PAN), Wardatul Asriah (FPPP), Irna Narulita (F-PPP), Nur Yasin (F-PKB), Pius Lustrilanang (F-Gerindra), Iqbal Alan Abdullah (F-Hanura). (ra/dpr/gm)**